PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

RASDIANTO, IMAS (2025) PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400145_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400145_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB)

Abstract

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu unsur aparat penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam setiap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas pokok dan fungsi yang relatif berat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana khusus anak yang harus dijalani oleh anak tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan tugas Bapas Kelas I Cirebon dalam sistem peradilan pidana anak konsisten dengan hukum dan peraturan yang berlaku . PK Bapas menjalankan penelitian sosial, pendampingan hukum, pembimbingan, dan pengawasan mulai dari tahap penyidikan hingga pasca-putusan. beberapa faktor penghambat di Bapas Cirebon: a.Keterbatasan jumlah PK tidak sebanding dengan jumlah anak ABH;b.Koordinasi antar-lembaga yang belum optimal – misalnya terkadang polisi/jaksaan lambat merespons permintaan pendampingan; dan c. Wilayah kerja yang luas mencakup Kota/Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka (dan kadang luar wilayah), sehingga sumber daya terbagi . kata kunci : BAPAS,Anak,HAM

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41483

Actions (login required)

View Item