PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG)

REVI, RENDI ARIZA (2025) PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTA TANJUNG PINANG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400244_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400244_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)

Abstract

Penelitian ini membahas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam implementasi restorative justice pada penanganan kecelakaan lalu lintas dengan studi kasus di Polresta Tanjungpinang. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta kebutuhan akan pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Urgensi restorative justice muncul karena sistem peradilan pidana konvensional seringkali belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, terutama pada kasus kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris dari wawancara dengan aparat kepolisian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan fokus pada bahan hukum sekunder serta data primer dari praktisi. Penelitian ini menelaah kerangka hukum, peran polisi sebagai fasilitator mediasi, serta tantangan praktis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sentral sebagai fasilitator dalam proses musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai di luar proses peradilan pidana formal. Implementasi restorative justice di Polresta Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan lebih banyak diterapkan pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil. Namun, pada kasus dengan korban meninggal dunia, penyelesaian damai sangat jarang terjadi karena keluarga korban cenderung menuntut proses hukum hingga pengadilan. Hambatan utama dalam penerapan restorative justice adalah keterbatasan ekonomi pelaku untuk memenuhi tuntutan ganti rugi, proses musyawarah yang alot, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat restorative justice. Solusi yang diusulkan meliputi penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, edukasi masyarakat, pelatihan khusus bagi penyidik, serta fasilitasi bantuan ganti rugi melalui lembaga sosial atau pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan berimbang dan pemulihan hubungan sosial dalam penanganan kecelakaan lalu lintas Kata kunci: Kepolisian, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Polresta Tanjungpinang

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41460

Actions (login required)

View Item