PORNOMO, WAHYU ADI (2025) PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400335_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400335_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) |
Abstract
Permasalahan status anak yang lahir di luar nikah menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya terkait perwalian nikah dan nasab dalam Islam serta hukum positif Indonesia. Anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah seringkali menghadapi konsekuensi kelalaian orang tuanya, terutama ketika anak perempuan membutuhkan wali nikah untuk keabsahan perkawinan. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menegaskan wali nikah sebagai rukun wajib, di mana ayah memiliki kedudukan utama sebagai wali nasab. Namun, pengakuan ayah biologis seringkali sulit diperoleh jika perkawinan orang tua tidak sah, menyebabkan anak luar nikah hanya bernasab kepada ibunya menurut KHI. Fatwa MUI juga mengukuhkannya. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah (DNA), terlepas dari ikatan nasab, menciptakan ketegangan antara norma syariat dan perlindungan hak anak secara konstitusional.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, memanfaatkan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Perkawinan, dan KHI, didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan informan berkompeten menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Studi menemukan bahwa KHI secara tegas memutus nasab anak hasil zina dengan ayah biologis, menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Namun, Putusan MK dan filsafat hukum modern menekankan perlindungan hak anak, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, mendorong pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu jika terbukti secara hukum, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia saat ini, wali hakim tetap menjadi solusi utama bagi anak perempuan yang lahir dari perzinaan tanpa perkawinan yang sah untuk menjamin keabsahan pernikahan. Rekonsiliasi hukum antara KHI dan Putusan MK memerlukan pendekatan yang menyeluruh demi perlindungan hak anak. Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 15 Jul 2025 01:35 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41246 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |