REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN

PRASETYO, EKO BUDI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200246_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200246_fullpdf.pdf Download (5MB)

Abstract

Meningkatnya peran serta dan kondisi (kompleksitas) tanggung jawab Notaris, dalam bidang administrasi penyimpanan protokol setelah pensiun atau meninggal dunia, khususnya pada sistem pengelolaan arsip Notaris membutuhkan reformasi yang mendalam berbasis digitalisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara. Namun, belum adanya sistem penyimpanan digital resmi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan keraguan dalam praktik, terutama dalam menghadapi transformasi ke era digital seperti blockchain. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menemukan regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini, dan untuk merekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, sifat penelitian yaitu preskriptif. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan kian kompleks ketika protokol berasal dari Notaris yang memiliki rekam jejak buruk, karena Notaris penerima protokol harus menanggung risiko hukum yang tidak adil. Sebagai solusi inovatif, sistem penyimpanan protokol Notaris dengan memanfaatkan teknologi blockchain dipandang mampu meningkatkan integritas, transparansi, dan keamanan protokol. Blockchain memungkinkan penggunaan smart contract, pencatatan immutable atas setiap interaksi, dan desentralisasi penyimpanan, sehingga dapat menjamin aksesibilitas, keabsahan, serta perlindungan hukum yang optimal. Saran dalam penelitian ini bahwa Notaris yang sudah pensiun meninggal dunia maka tanggung jawabnya akan berakhir, sedangkan Notaris yang bermasalah yang seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol bukan Notaris penerima protokol dan Notaris penerima protokol sebaiknya sudah memiliki pengalaman bekerja menjalankan jabatannya selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau telah mengerjakan minimal 500 (lima ratus) akta serta protokolnya disimpan dalam sistem Blockchain yang penyediaannya disediakan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan ketentuan tersebut mengatur agar protokol Notaris disimpan dalam format digital berbasis blockchain, terintegrasi dengan sistem Kementerian Hukum dan HAM, disertai pengawasan Majelis Pengawas, dan memastikan jejak audit elektronik terhadap seluruh proses penyerahan dan penyimpanan protokol. Kata Kunci: Protokol Notaris, Perlindungan Hukum, Notaris, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41013

Actions (login required)

View Item