REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN

Yuliansyah, Yonandha Adi (2025) REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200239_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200239_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mengkaji dan menemukan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor saat ini. Untuk merekontruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan pancasila Yudi Latif, teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum Larence M Friedman, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa regulasi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor belum berbasis nilai keadilan hal itu dapat dilihat dari Ketentuan-ketentuan pada Pasal 259 ayat (2), Pasal 261, dan Pasal 262 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan tidak jelasnya kewenangan Penyidikan ataukah diambil dari Unit Kesatuan Reskrim ataukah dari Unit Kesatuan KORLANTAS dalam kasus Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor dalam hal ini adalah pemalsuan STNK dan BPKB. kelemahan substansi kewenangan penyidikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara jelas terkait kewenangan dari penyidik Polri. kelemahan Struktur : masih kurangnya kuantitas penegak hukum yang berkompeten di bidangnya dalam menangani kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor. Masih kurangnya professionalisme penyidik POLRI sehingga banyak perkara pemalsuan surat kendaraan bermotor sulit diselesaikan. Sarana dan prasarana kurang memadahi. Kelemahan Kultur : kurang kepedulian masyarakaat untuk memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang ada disekitarnya. Rekonstruksi Pasal 259 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu dari Unit Satuan KORLANTAS.”. Pasal 261 “Penyidik Pembantu Unit Satuan KORLANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. serta penambahan 1 Pasal pada Pasal 262 mengenai kewenangan Penyidik Pembatu daru Unit Satuan KORLANTAS. Kata Kunci : Rekontruksi, Penegakan Hukum, Pemalsuan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41006

Actions (login required)

View Item