REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN TUGAS JABATAN NOTARIS ATAS KLARIFIKASI PROSES PENYELIDIKAN DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA BERBASIS NILAI KEADILAN

RATNAWATI, UPIK (2025) REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN TUGAS JABATAN NOTARIS ATAS KLARIFIKASI PROSES PENYELIDIKAN DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200233_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200233_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Regulasi perlindungan hukum atas tugas jabatan Notaris ditinjau dari das sollen pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan “tidak bertentangan dengan Pasal 27 dan 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020” artinya telah memiliki kekuatan hukum mengikat, kewajiban notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum tidak menyulitkan aparatur penegakan hukum. Notaris menjalankan tugas jabatan guna constatering (opmaken dan verlijden). Verlijden (mencocokan) dapat diartikan sebagai berikut “Een verzamelwoord van alle verrichtingen, waardoor de notariele akte tot stand komt en al seen voltooid product van de wettelijke werkzaamheden van de notaris verschijnt” mengikuti perintah jabatan (ambtelijk bevel) sesuai Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap dengan menganalisis dan menemukan (to explore) regulasi perlindungan hukum Notaris terhadap klarifikasi proses penyelidikan dalam menjaga kerahasiaan isi akta belum mencerminkan nilai keadilan (nilai filosofis hukum), untuk mengkritisi dengan menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan (to critize) yang timbul dalam perlindungan hukum Notaris terhadap klarifikasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam menjaga kerahasiaan isi akta saat ini (to understand), dan untuk menemukan rekontruksi (role breaking) terhadap regulasi perlindungan hukum Notaris terhadap klarifikasi oleh penyidik dalam menjaga kerahasiaan isi akta berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma pos-positivisme, metode pendekatan yuridis normatif, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, sifat penelitian yaitu preskriptif hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, dimana Mahkamah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh jaksa terkait dengan pembatasan akses terhadap akta minuta Notaris. Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan tersebut tidak menghambat proses penyidikan, bukan pula bertentangan Pasal 27 dan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 tentang kesamaan derajat didepan hukum, melainkan merupakan upaya untuk menjaga kerahasiaan dan integritas akta minuta Notaris, kelemahan secara struktur hukum adanya pengekangan berlebih oleh negara terhadap Notaris, tanpa pemberian hak yang sepadan. Di satu sisi, notaris diperlakukan sebagai alat negara yang harus tunduk pada permintaan penegak hukum, namun di sisi lain negara tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak seperti gaji padahal Notaris berdasarkan Pasal 1 huruf j UU No. 24 Tahun 2009 termasuk yang boleh memakai cap lambang negara seperti halnya dengan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, dan kelemahan budaya hukum Notaris tidak boleh diposisikan sebagai subjek yang dapat diminta klarifikasi. Penyidik atau jaksa boleh melihat akta, tetapi tidak boleh mengambil atau membawa akta keluar dari kantor notaris, karena Notaris hanya dapat dimintai keterangan dihadapan Hakim (dalam proses peradilan), begitu pula alat-alat bukti baik secara administratif maupun perdata hanya dapat dihadirkan dalam proses peradilan (dihadapan hakim). Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Perlindungan Hukum, Tugas Jabatan Notaris, Proses Penyelidikan, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41005

Actions (login required)

View Item