REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIPEROLEH AHLI WARIS MELALUI PROSES WARIS UTUH MAUPUN PROSES WARIS PECAH BERBASIS NILAI KEADILAN

PURWATIK, PURWATIK (2025) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIPEROLEH AHLI WARIS MELALUI PROSES WARIS UTUH MAUPUN PROSES WARIS PECAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200209_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200209_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Waris diatur oleh Burgerlijk Weatboek (BW) Pasal 584 menyatakan bahwa, “Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”. Warisan juga merupakan obyek sekaligus subyek pajak, mengapa dikatakan demikian sebab warisan yang dapat dikatakan sebagai subyek pajak apabila belum dibagikan, namun warisan juga dapat dikatakan sebagai obyek pajak apabila warisan tersebut telah diterima oleh ahli waris namun belum optimalnya pemungutan PPh Orang Pribadi ada yang dikenakan pajak atas warisan dan masih banyak yang belum terkena pajak atas tanah warisan, hal itu menjadi konsen peneliti untuk meneliti obyek ini. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum atas pemungutan pajak pengahasilan (PPh) terhadap harta warisan yang diperoleh ahli waris melalui proses waris utuh maupun proses waris pecah belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum atas pemungutan pajak pengahasilan (PPh) terhadap harta warisan yang diperoleh ahli waris melalui proses waris utuh maupun proses waris pecah pada saat ini, dan untuk merekonstruksi perlindungan hukum atas pemungutan pajak pengahasilan (PPh) terhadap harta warisan yang diperoleh ahli waris melalui proses waris utuh maupun proses waris pecah berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma contructivism, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui langkah teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum serta hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengenaan pajak bagi ahli waris atas pertambahan penghasilan yang diperoleh dari warisan dilihat dari tujuan hukum, yaitu belum memenuhi unsur keadilan, baik keadilan distributif maupun komutatif, kelemahan struktur hukum bahwa mekanisme penegakan yang tidak efektif, otoritas pajak sering kali kesulitan menegakkan regulasi pajak warisan secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan pedoman yang tidak konsisten mengakibatkan penerapan yang tidak merata, yang pada akhirnya menumbuhkan ketidakpercayaan di kalangan wajib pajak. Kemudian kelemahan dari budaya hukum ketidakpercayaan terhadap Otoritas Pajak, skeptisisme masyarakat terhadap penggunaan pendapatan pajak yang tepat merusak kepatuhan sukarela. Persepsi bahwa pajak warisan secara tidak proporsional memengaruhi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah memperdalam ketidakpercayaan ini. Saran dalam penelitian ini untuk substansi hukum bahwa perkenalkan ketentuan yang jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang membedakan antara warisan yang dikenakan pajak dan yang tidak, untuk struktur hukum kembangkan basis data terpusat yang menghubungkan kantor pajak, dan untuk kultur hukum bahwa luncurkan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak warisan, bangun kepercayaan dengan meningkatkan transparansi dalam alokasi pendapatan pajak, dan dorong pemimpin komunitas untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi pajak warisan. Kata Kunci: Pertanahan, Warisan, Pajak Penghasilan (PPh), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41001

Actions (login required)

View Item