REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

PURWANTO, BUDHI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200157_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200157_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum pidana merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Aspek penting dalam mata rantai penyidikan dan penuntutan, salah satunya adalah penyerahan berkas perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Pada praktiknya, proses penyerahan berkas perkara seringkali menghadapi ber-bagai kendala sehingga tidak memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi dan kelemahan-kelemahan dalam penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana belum berbasis nilai keadilan Pancasila, serta merekonstruksi regulasi penyerahan berkas perkara tindak pidana dari Penyidik kepada Penuntut Umum dalam penegakan hukum pidana berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan socio legal research, serta jenis penelitian yuridis empiris dengan pen-dekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk pisau analisis, penelitian ini menggunakan teori Keadilan Pancasila sebagai grand theory, teori Sistem Hukum sebagai middle theory, serta teori Penegakan Hukum dan teori Kepastian Hukum sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) regulasi penyerahan berkas perkara belum berbasis nilai keadilan Pancasila, karena: (a) proses hukum ber-larut-larut, (b) melanggar HAM, (c) menciptakan ketidakpuasan, (d) ketidak-mampuan Penyidik dan Penuntut Umum dalam berkoordinasi, serta (e) mencipta-kan ketidakadilan; (2) kelemahan-kelemahan, dalam aspek: (a) substansi hukum: (i) regulasi belum memadai dan (ii) posisi Penuntut Umum sebagai dominus litis yang lemah; (b) struktur hukum: (i) belum memadainya kualitas sumber daya manusia, serta (ii) kurang intensifnya konsultasi dan koordinasi; serta (c) budaya hukum: (i) ketidakpahaman prosedur hukum, dan (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas; (3) rekonstruksi regulasi dari upaya penyelesaian, yakni: (a) substansi hukum: (i) revisi regulasi dan penegakan sanksi, penentuan batas waktu, pengaturan sanksi untuk Penyidik, klarifikasi istilah “segera” dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, serta penetapan batasan jumlah pelengkapan, (ii) revisi terhadap KUHAP; (b) struktur hukum: (i) peningkatan pelatihan, penyediaan sumber daya, peningkatan koordinasi, serta pengawasan, (ii) revisi terhadap KUHAP; serta (c) budaya hukum: (i) pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan komuni-kasi, penyusunan panduan prosedur hukum, monitoring dan evaluasi penyidikan, peningkatan sumber daya dan infrastruktur, serta pendidikan hukum masyarakat; (ii) penguatan akuntabilitas, peningkatan kapasitas pengawasan oleh Penuntut Umum, penerapan audit proses penyidikan, pengembangan program pendidikan dan penyuluhan hukum, serta pengembangan sistem pelaporan dan tindak lanjut. Kata kunci: Berkas Perkara, Penuntut Umum, Penyidik, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40997

Actions (login required)

View Item