REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

SIMBOLON, ANDRY (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNAN HIDUP BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100146_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100146_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Aktivitas korporasi tidak terlepas dari lingkungan hidup, seperti perkebunan. Sebagai subjek hokum berkewajiban menerapkan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan belum berbasis nilai keadilan ekologis yaitu : Dalam penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, berlaku asas ultimum remedium. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif, serta penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah belum diterapkan terhadap semua korporasi sehingga belum optimalnya pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan. Kelemahan regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan pada saat ini, yaitu : Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif; Hukum pidana masih bersifat ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan, pola pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif dimana hal ini terlihat korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta belum adanya regulasi mengenai mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan. Rekonstruksi regulasi pertanggunjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan berbasis nilai keadilan ekologis, yaitu : Asas ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas primum remedium agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus kerusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan. Pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup, yaitu regulasi pola pemidanaan berdasar pada keadilan ekologis berupa konservasi lingkungan hidup meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, serta pemberdayaan mediasi penal mewujudkan pertanggungjawaban pemulihan kerusakan lingkungan Kata Kunci : Korporasi, Kerusakan Lingkungan, dan keadilan ekologis

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40990

Actions (login required)

View Item