SURATNO, SURATNO (2025) REKOSNTRUKSI REGULASI KEWENANGAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100075_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100075_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila seharusnya tercermin dalam sistem pemerintahan desa, baik dalam prinsip musyawarah, keadilan sosial, hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun desa telah memperoleh pengakuan konstitusional dan yuridis, terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, realitas implementatif menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan praktik pemerintahan desa. Permasalahan mencakup tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta subordinasi desa terhadap pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis normatif hukum dengan studi empiris atas realitas sosial di masyarakat desa. Paradigma ini digunakan untuk merekonstruksi regulasi kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis deskriptif analitis, dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data primer berasal dari lapangan (Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo), sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan membandingkan antara norma hukum dan praktik di lapangan, guna merumuskan regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Desa merupakan fondasi historis dan sosial dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal, dan identitas kebangsaan. Hasil Penelitian Dalam konteks ketatanegaraan, desa memiliki kewenangan strategis sebagai subjek hukum yang diakui secara konstitusional dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kewenangan, partisipasi, dan keadilan pengelolaan sumber daya. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi nilai dan norma kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengelolaan sektor pariwisata, sumber daya air, dan perikanan. Rekonstruksi nilai menekankan pentingnya etika lingkungan, partisipasi warga, dan keadilan sosial dalam tata kelola desa yang berkelanjutan. Sementara itu, rekonstruksi norma diarahkan pada perumusan regulasi ideal yang menegaskan desa sebagai entitas otonom berbasis hak asal-usul, dengan kewenangan untuk menetapkan kebijakan lokal yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis, disusun formulasi norma hukum berbasis Pancasila yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek administrasi pemerintah, melainkan pelaku aktif dalam menjaga kedaulatan rakyat, keadilan ekologis, dan keberlanjutan nasional dalam bingkai NKRI. Kata Kunci : Desa, Pancasila, ketatanegaraan, sumber daya alam
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Jul 2025 03:24 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40989 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |