REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN

WIBOWO, MOH. BEKTI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100054_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100054_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

BUMN berbentuk Persero yang berbentuk PT dan tunduk pada Undang-Undang PT dapat dinyatakan pailit dan dengan demikian seluruh uang negara dalam bentuk penyertaan modal berupa saham serta aset perseroaan yang dibeli menggunakan uang negara harus dapat dieksekusi guna pelunasan kreditur. Tujuan Penelitian ini adalah: 1) menganalisis dan menemukan konsep pelaksanaan eksekusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit saat ini; 2).untuk menganalisis dan menemukan kelemahan –kelemahan dalam regulasi eksekusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinyatakan pailit saat ini saat ini; 3).untuk merekontruksi Regulasi eksekusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinyatakan pailit berbasis nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan Social Legal Reserch. dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah Regulasi mengenai eksekusi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit masih menyimpan berbagai kelemahan mendasar, terutama dalam hal nilai keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara tegas mengatur perusahaan BUMN yang menjalankan fungsi kepentingan publik, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai status dan perlakuan hukum terhadap aset negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero. Hal ini menyebabkan proses pemberesan harta pailit menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan Kelemahan aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansi, terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan sejumlah regulasi lain seperti UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Perseroan Terbatas. Dari aspek struktur hukum, aparat pelaksana kepailitan belum memahami secara utuh ketentuan eksekusi terhadap aset BUMN. Sedangkan pada aspek budaya hukum, minimnya pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan turut menambah kompleksitas permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi kepailitan BUMN Persero berbasis nilai keadilan melalui pembaruan norma dan nilai hukum. Rekonstruksi tersebut meliputi perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UU BUMN, UU Kepailitan, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Keuangan Negara agar mampu menjamin perlindungan aset negara sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil dan berimbang dalam proses kepailitan BUMN Persero yang menjalankan fungsi publik. Kata Kunci: BUMN Persero, Kepailitan, Eksekusi Aset, Keadilan, Rekonstruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40988

Actions (login required)

View Item