REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERIAN HAK ATAS RUANG DI BAWAH TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN

ALBAR, CHAIRUL SADAD (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERIAN HAK ATAS RUANG DI BAWAH TANAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100028_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100028_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tanah memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia. Kedudukan penting tanah tersebut dikarenakan tanah merupakan media penunjang kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial dan budaya, dengan kata lain bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah, kenyataan tersebut karena tanah merupakan salah satu sumber kehidupan dalam tatanan kehidupan masyarakat sejak zaman tradisional sampai zaman modern. Seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk beserta kebutuhan lahan guna menunjang penghidupan penduduk Indonesia, maka dibutuhkan sebuah alternatif penggunaan lahan di tengah-tengah keterbatasan lahan akibat tata ruang wilayah yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk guna menunjang kegiatan penduduk khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan penduduk akan penghidupan yang layak. Hal ini dapat diamati dengan penyusutan wilayah pertanian setiap tahunnya sebesar 250 Hektar, hal demikian jelas akan mengganggu fungsi tanah sebagai sarana penjamin ketersedian pangan bagi penduduk yang semakin meningkat jumlah populasinya. Penggunaan ruang bawah tanah menjadi alternatif baru dalam menjawab persoalan tersebut. Pengaturan hak guna ruang bawah tanah sebagai lembaga hak baru dalam hukum tanah nasional sangat diperlukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria dengan subtansi sebagai berikut: nama hak, subyek hak, obyek hak, jangka waktu pemanfaatan hak, hak dan kewajiban pemegang hak. Selain itu dari segi tata ruang diperlukan peraturan teknis seperti ukuran kedalaman dari ruang di bawah tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun bersama.Permasalahan kedua menjelaskan mengungkapkan mengapa pengaturan terkait pemberian hak atas ruang bawah tanah saat ini belum berkeadilan. Kewenangan yuridis dalam pengaturan kebijakan pertanahan termasuk pengaturan penggunaan ruang bawah tanah ada pada Pemerintah Pusat yang bersumber dari Hak Menguasai dari Negara, sedangkan kewenangan Pemda menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah ditekankan pada pelayanan pertanahannya. Sedangkan kewenangan penggunaan ruang ruang bawah tanah selama ini ada pada subjek hukum hak atas tanah di atasnya, namun hanya terbatas yang diperlukan untuk mendukung pemanfaatan hak atas tanahnya. Permasalahan ketiga tentang rekonstruksi sistem pemberian hak atas ruang bawah tanah yang berbasis nilai keadilan bahwa Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa masih ada kekosongan hukum yang menjadi induk peraturan atas alas hak pemanfaatan hak guna ruang bawah tanah, dan Kebijakan rekonstruksi pembentukan peraturan ruang bawah tanah harus di dasarkan suatu konsep keadilan yang tidak memihak pada golongan manapun atau tidak memihak pada kelas apapun (non-diskriminatif) serta hak komunal (dalam konsep hukum tanah nasional mewajibkan adanya tanah sebagai fungsi sosial), dan dalam merekonstruksi pembentukan peraturan hak ruang bawah tanah harus sejalan seluruh sub-sistem dalam teori sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi agar menciptakan peraturan hak atas ruang bawah tanah yang berkeadilan. Kata Kunci : Ruang Bawah Tanah, Regulasi, Pemberian Hak

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40987

Actions (login required)

View Item