REKONSTRUKSI REGULASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT

SULASTRI, SULASTRI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100009_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100009_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi regulasi penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik dalam sistem pemilu Indonesia, dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan bermartabat. Fokus penelitian diarahkan pada tiga rumusan masalah utama, yakni: (1) kedudukan putusan DKPP setelah Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (2) kemungkinan dan argumentasi yuridis terhadap peninjauan kembali atas putusan DKPP, serta (3) desain rekonstruksi kelembagaan dan norma hukum yang ideal untuk memperkuat fungsi DKPP. Metode yang digunakan adalah metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori keadilan bermartabat sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori kewenangan sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan normatif dan konflik antarotoritas kelembagaan dalam pelaksanaan putusan DKPP, terutama ketika Keppres dibatalkan oleh PTUN. Selain itu, tidak adanya mekanisme korektif terhadap putusan etik menimbulkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Keberadaan anggota DKPP dari unsur KPU dan Bawaslu juga menimbulkan konflik kepentingan struktural yang mereduksi independensi lembaga etik, selanjutnya yang tak kalah penting ketiadaan lembaga etik tertinggi sebagai upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan DKPP apabila terdapat pelanggaran prosedur. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa perlu dilakukan rekonstruksi regulasi DKPP melalui reformulasi keanggotaan, penegasan sifat eksekutoris putusan etik, dan pembentukan mekanisme koreksi etik melalui lembaga tingkat kedua yaitu misalnya Mahkamah Etik. Dengan pendekatan keadilan bermartabat, regulasi etik pemilu harus menjamin tidak hanya legalitas prosedural, tetapi juga perlindungan terhadap hak, martabat, dan integritas penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional. Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Etika Penyelenggara Pemilu, Keadilan Bermartabat, Final dan Mengikat, Konflik Kewenangan, Due Process of Law.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40984

Actions (login required)

View Item