REKONSTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT BERBASIS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

FAUZI, RAHMAT (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT BERBASIS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100007_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100007_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan pengelolaan lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencapai keadilan sosial sebagai ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis regulasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, mengungkap dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pengelolaan zakat saat ini dan merekontruksi regulasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat berbasis keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan paradigma Postpositivme dengan pendekatan yuridis empiris, Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan sebagai Grand Theory, Teori Sistem Hukum Lawrenc Friedman, sebagai Midle Theory. Teori Maslahah sebagai Aplication Theory. Hasil penelitian menemukan bahwa, regulasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam ranah hukum positif di Indonesia dikarenakan masih ditemukan beberapa ketidak sesuaian atau ketidak sempurnaan undang-undang zakat dan peraturan perundangan lain sebagai pelaksana. Pada pasal 34 ayat 3 (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Pada pasal ini belum tertuang Pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah. Pasal 35 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Peran masyarakat disini belum dijelaskan kualifikasi dan kompetensi yang bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum ada Dewan Pengawas untuk BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan dan pendistribusian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ada pasal yang mengatur tentang Dewan Pengurus dalam menjalani pengelolaan dan perdistribusian dana zakat oleh badan amil zakat. Dan undang-undang ini masih belum mengatur zakat perorangan yang tidak terikat dengan instansi. Kelemahan-kelemahan Regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat ini belum mengatur secara komprehensip, salah satunya adalah optimalisasi pengumpulan zakat. Budaya hukum pembayaran tidak optimal karena masyarakat menghitung dan mendistribusikan zakat secara mandiri. Rekontruksi regulasi pengelolaan zakat oleh badan amil zakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dengan melahirkan Undang-undang zakat yang baru atau pelaksana Undang-undang yang mendukungnya agar bisa mengatur secara komprehensif sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Pengelolaan Zakat, Keadilan, Kesejahteraan Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40983

Actions (login required)

View Item