IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH KOTA CIREBON

KAMALUDDIN, MUHAMMAD RISYAD (2025) IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH KOTA CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300166_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300166_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)

Abstract

Indonesia, sebagai Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui ketika menerapkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pada praktiknya Notaris Lia Amalia, S.H, telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris, jasa hukum tidak hanya diberikan kepada klien tidak mampu saja tetapi juga diberikan pada kegiatan yayasan, kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Notaris menilai masyarakat tidak mampu berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah pengaturan pada Pasal 37 ayat (1) UUJN tidak menjelaskan secara rinci tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya, serta masih banyak stigma masyarakat menganggap bahwa jasa Notaris sangat tinggi. Kata Kunci : Notaris, Pelayanan Sosial, Orang Tidak Mampu.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40932

Actions (login required)

View Item