TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENERBITAN COVERNOTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN

HANUM, NINDY MAULIDA (2025) TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENERBITAN COVERNOTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300093_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300093_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)

Abstract

Covernote merupakan pernyataan sepihak dari Notaris yang tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan dengan kekuatan pembuktian sebagai petunjuk. Sebagai surat keterangan biasa, covernote tidak tergolong akta notariil. Covernote yang dibuat oleh Notaris dalam prakteknya memunculkan beberapa permasalahan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis melakukan penelitian hukum mengenai tanggung jawab dan perlindungan Notaris sebagai pejabat umum dalam penerbitan covernote. Untuk mengetahui tujuan diatas, Metode yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yang menggabungkan analisis hukum dan data lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk memahami hubungan antara hukum dan kondisi sosial, serta tantangan yang dihadapi Notaris. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Notaris, sedangkan data sekunder diambil dari sumber hukum dan literatur terkait. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena dan memahami tanggung jawab Notaris dan perlindungan Notaris sebagai pejabat umum dalam penerbitan covernote. Covernote tidak tergolong sebagai akta otentik dan sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim dalam proses hukum. Namun, apabila penerbitan covernote menyebabkan kerugian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris mencakup aspek preventif, seperti kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, serta aspek represif berupa sanksi jika terjadi pelanggaran. Untuk memperjelas tanggung jawab Notaris dalam penerbitan covernote, diperlukan regulasi khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, Notaris disarankan berhati-hati dalam menerbitkan covernote dengan memastikan keterangan sesuai fakta. Pihak bank juga disarankan tidak hanya mengandalkan covernote sebagai dasar pemberian kredit, mengingat keterbatasan kekuatan pembuktiannya. Bank perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh untuk menghindari potensi sengketa. Kata Kunci: Covernote, Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum, Hukum Jaminan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40906

Actions (login required)

View Item