TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)

Wahyu Esa, Dewana (2025) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301800116_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text Ilmu Hukum_30301800116_fullpdf.pdf Download (5MB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk serta kapasitas lahan yang menjadi ruang hidup bagi setiap manusia yang terbatas membuat pengaturan lahan dan kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Tanah menjadi objek yang dipertahankan oleh setiap manusia melalui produk hukum. Perlindungan Hak-Hak atas tanah secara administratif dilaksanakan melalui kewenangan yang dimiliki oleh kantor pertanahan. Perlindungan hukum terbentuk dari legalisasi aset yang tercipta melalui proses administrasi pendaftaran tanah, Pengawasan, serta pengendalian penegakan hukum. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melindungi hak atas tanah bagi pemilik. Serta untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian masalah yang dilakukan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Merupakan suatu penelitan hukum yang dilakukan dengan cara meniliti fenomena sosial melalui penggambaran kenyataan yang terjadi terdahap obyek yang diteliti. Spesifikasi hukum yang digunakan yaitu Deskriptif analisis, menggambarkan peran peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan prakter dalam pelaksanaan hukum pertanahan yang menyangkut isu permasalahan. Berdasarkan hasil dari penelitian, yaitu prores perlindungan hukum hak atas tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah dengan melakukan pendaftaran tanah secara administratif di Kantor Pertanahan. Dengan adanya sertifikat tanah yang diterbitkan melalui pendaftaran, secara hukum kantor pertanahan dapat memberikan tindakan melalui pengawasan, pengendalian dan perlindungan hukum. Apabila terjadi suatu sengketa, bukti tanda hak atas tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat memberikan tindakan advokasi terhadap pemilik hak. Hambatan dan Solusi yang terjadi terkait perlindungan hukum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap hak atas tanah. Selain itu fakor internal adalah sumber daya pegawai yang minim dengan jumlah bidang dan wilayah yang luas membuat pegawai kesulitan untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Upaya sosialisasi dan pembentukan sistem partisipatif dengan kemajuan teknologi meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pemilikan hak atas tanah. Disisi lain proses pemerintahan partisipatif juga memberikan efektivitas kerja dan meringankan beban pegawai dalam proses pengawasan perlindungan hak atas tanah di Kabupaten Semarang. Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Pendaftaran, Pengawasan, Pengendalian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2025 01:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40551

Actions (login required)

View Item