REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG BERBASIS KEADILAN

FAUZI, RIZA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI SISTEM PARATE EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200092_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200092_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaiatan Dengan Tanah pada perkembangannya tidak memberikan klasifikasi ingkar janji dan gagal bayar serta juga tidak memuat perihal overmacht. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjukan Teknis Pelaksanaan Lelang telah mengakibatkan pelakasnaan parate eksekusi yang menyimpang dari induk hukum ekskusi yaitu HIR. Hal ini bertambah rumit degan adanya kenyataan bahwa asas keseimbangan, keasamaan kedudukan, dan etikat baik tidak menjadi orientasi dalam perjanjian HT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUHT, hal ini jelas menambah kuat alasan penggunaan parate eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan persoalan terkait pengaturan regulasi sistem parate eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan saat ini, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada pelaksanaan regulasi sistem parate eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan saat ini, dan untuk merekonstruksi regulasi sistem parate eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan yang mampu mewujudkan keadilan. Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Sifat penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan hak tanggungan saat ini belum berkeadilan hal ini dikarenakan parate eksekusi sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 UUHT telah mengakibatkan celah terjadinya penyalah gunaan keadaan oleh Kreditor kepada debitor yang pada akhirnya akan merugikan debitor. Kelemahan-kelemahan pada pelakasanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan saat ini ialah kelemahan peraturan hukum (kelemahan substansi hukum) yaitu pelaksanaan Pasal 6 UUHT menggunakan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 yang tidak diakui dalam UUHT dan juga bertentangan dengan ketentuan eksekusi menurut HIR. Kemudian kelemahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan (kelemahan struktur) yang tidak mampu memberi kepastian hukum kepada pemenang lelang dkarenakan hasil lelang objek jaminan hak tanggungan hanya memberikan risalah lelang bukan sertifikat kepemilikan tanah yang telah di ubah status kepemilikannya. Kelemahan budaya hukum berupa belum adanya pengawasan terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan. Rekonstruksi hukum dalam persoalan perlindungan debitor terkait eksekusi jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan menghapus Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023, dan dilakukan rekonstruksi pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah terkait pemaknaan cidera janji dan gagal bayar serta overmacht, dan adanya penegasan dalam Pasal 26 Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah mengenai keharusan pelaksanaan parate eksekusi yang berlandaskan HIR. Kata Kunci: (Eksekusi, Hak Tanggungan, Parate, Regulasi)

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 May 2025 04:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40319

Actions (login required)

View Item