REKONSTRUKSI REGULASI PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN

TARSIDI, TARSIDI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200090_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perselisihan antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak dapat dihindari, oleh sebab itu perlu dibuat sistem penyelesaian perselisihan yang baik. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan selama ini masih banyak menuai kritik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi pengajuan gugatan sengketa ketenagakerjaan pada Pengadilan Hubungan Industrial saat ini belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pengajuan gugatan sengketa ketenagakerjaan pada Pengadilan Hubungan Industrial saat ini. Untuk merekonstruksi regulasi pengajuan gugatan sengketa ketenagakerjaan pada Pengadilan Hubungan Industrial berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian yakni Pertama tidak adanya nilai keadilan dalam regulasi pengajuan gugatan sengketa ketenagakerjaan pada pengadilan hubungan industrial karena klausa Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sangat tidak relevan diterapkan dan dilaksanakan oleh hakim, sehingga perlu perbaikan. Kedua adanya kelemahan struktur hukum diantaranya kurang efektifnya lembaga bipartit dan lembaga tripartit (mediasi, konsiliasi, arbitrase) dan tidak tepatnya petugas pelaksana pemeriksaan syarat formal pengajuan gugatan sengketa ketenagakerjaan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Kelemahan subtansi hukum diantaranya penggunaan hukum acara perdata umum yang lebih dominan dalam proses peradilan di Pengadilan Hubungan Industrial, dan adanya norma kewajiban pemeriksaan pendahuluan administrasi serta isi gugatan oleh hakim pada saat pengajuan gugatan, Kelemahan kultur hukum diantaranya; Dari sisi pekerja pada umumnya disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang ilmu hukum ketenagakerjaan; Dari sisi pengusaha dimana faktor finansial dan sumber daya manusia posisi pengusaha lebih unggul sehingga tidak seimbang dibandingkan dengan pekerja; Dari sisi pemerintah belum maksimal memberikan keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketiga, Rekonstruksi norma dilakukan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga menjadi (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah dan atau anjuran penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka bagian Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat. (2) Bagian Kepaniteraan berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan yang berkaitan dengan syarat-syarat sah suatu gugatan, Kepaniteraan meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Kata Kunci : Gugatan, Sengketa Ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Teknik elektro
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 May 2025 04:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40318

Actions (login required)

View Item