REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM LELANG EKSEKUSI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Putra, Ade Muhammad Syamkirana (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM LELANG EKSEKUSI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200078_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200078_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Secara yuridis hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain dalam mengambil pelunasan piutangnya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada dasarnya bertumpu pada Pasal 224 HIR, namun pada kenyataannya hal ini kerap disimpangi dengan dasar adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hal ini kerap kali juga merugikan para pihak dengan seringnya eksekusi objek benda jaminan hak tanggungan secara tiba-tiba tanpa memperhatikan kedudukan para pihak dengan hanya berlandaskan pada risalah lelang semata tanpa mengindahkan Pasal 224 HIR. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dalam disertasi ini antara lain: 1. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Lelang Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Belum Berkeadilan Pancasila? 2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Lelang Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Saat Ini? 3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Lelang Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Setelah dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara normatif kualitatif dapat menghasilkan penelitian, Perlindungan hukum terhadap para pihak terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan bagi kredit yang telah macet, sangat jelas dan kuat di atur oleh UUHT di antaranya sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan. 2. Kelemahan pada konteks pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan seringkali dianggap belum memiliki aturan-aturan pelaksanaan baik yang dapat berupa undang-undang lain yang memiliki koneksitas, maupun peraturan-peraturan lain dibawahnya. Pandangan ini setidaknya didasarkan pada pendapat yang mengacu pada Bab VIII Ketentuan Peralihan yakni Pasal 26 UU Hak Tanggungan. Pada Pasal 26 UU Hak Tanggungan disebutkan, Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14. 3. Keadilan di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum, untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.pelaksanaan eksekusi dalam konteks hak tanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana seperti yang diharapkan. Seharusnya dimaknai sebagai bentuk dari upaya untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait. Namun demikian, berdasarkan pengalaman praktek yang terjadi, pelaksanaan parate eksekusi dalam prakteknya jauh dari harapan semula. Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Keadilan Pancasila, Perlindungan Hukum, Rekontruksi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 May 2025 04:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40312

Actions (login required)

View Item