REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

HARRIS, MUHAMMAD (2025) REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200067_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200067_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Masyarakat Indonesia seiring berkembangnya zaman dan waktu semakin menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Dikatakan kejahatan luar biasa, karena korupsi merupakan kejahatan yang banyak korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1).Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa belum berdasarkan nilai keadilan; 2).Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa saat ini; 3).Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa berdasarkan nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1).Regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa belum berkeadilan dikarenakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa dan berwenang atas pengelolaan keuangan desa harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban atas pendanaan dan keuangan desa; 2).Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah belum ada pengaturan yang jelas, sehingga Kepala Desa belum optimal menggunakan Dana Desa untuk menciptakan program/kegiatan yang dapat mengatasi isu-isu kemiskinan di desa. Kelemahan dari aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan sehingga kurang mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus korupsi di Indonesia memang sangat lemah; 3).Rekonstruksi Regulasi sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Anggraran Desa Berdasarkan Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah rekonstruksi Regulasi sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penggunaan Anggaran dana desa yang sebelumnya belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggraran desa berdasarkan nilai keadilan yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 2 Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Korupsi, Anggaran dana desa.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 May 2025 04:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40310

Actions (login required)

View Item