REKONSTRUKSI REGULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

SUTRISNO, HAFIZ (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200030_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200030_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penerapan Presidential Threshold pada syarat pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tampaknya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik dalam sebuah negara demokrasi. Meskipun penerapan Presidential Threshold dilakukan secara profesional dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presidential Threshold tetap menimbulkan Pro-Kontra yang menyebabkan berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional, dan memangkas harapan Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, menganalisis dan menemukan Regulasi Presidential Threshold dalam Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Belum Berbasis Nilai Keadilan. Kedua, menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Presidential Threshold dalam Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik saat ini. Ketiga, menganalisis dan menemukan bagaimana Rekonstruksi Regulasi Presidential Threshold dalam Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Berbasis Nilai Keadilan. Teori yang digunakan Grand Theory: Keadilan Pancasila, Middle Theory: Sistem Hukum dan Applied Theory: Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi. Pada penelitian disertasi mengunakan metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian socio legal research melalui pendekatan historis (historical approach). Sehingga data primernya berupa penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Selanjutnya dilakukan langkah analisis dengan memakai metode kualitatif yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Presidential Threshold justru mengarah pada diskriminasi karena tidak semua Partai Politik bisa mengajukan tokoh terbaiknya. Kelemahan Presidential Threshold dapat dilihat dari tiga sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum yang didalamnya membahas mengenai kelemahan regulasi Presidential Threshold dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Diperlukannya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu antara lain: tetap memberlakukan ambang batas Presidential Threshold (tidak menghapusnya), dan mengurangi ambang batas Presidential Threshold menjadi 7,5%, tidak menghapus atau mengurangi ambang batas Parliamentary Threshold. Menghapus Pasal 167 ayat (3) jo Pasal 347 tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak menjadi 2 tahap Pemilu. Mengubah dan menambah persyaratan pada Pasal 169 mengenai Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu berupa kualifikasi dan keahlian. Menghidupkan kembali GBHN. Menjadikan konvensi sebagai salah satu syarat mekanisme pegajuan calon Presiden oleh Partai Politik. Menambah Pasal 169A mengenai mekanisme Uji Publik sebagai syarat tambahan bagi Calon Presiden yang diajukan berdasarkan hasil konvensi internal Partai Politik. Kata Kunci : Rekonstruksi, Presidential Threshold, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 06:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40286

Actions (login required)

View Item