REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

ABDILLAH, ABDILLAH (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200009_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200009_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berbasis keadilan, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini, 3).Untuk merekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana belum berkeadilan adalah bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara, begitu juga kerugian yang di derita korban penipuan tidak belum sebanding dengan yang didapatkan; 2) Kelemahan-kelemahan yang ada dalam regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana saat ini dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari sisi substansi hukum adalah adanya kekosongan hukum secara spesifik atas pemulihan aset hasil tindak pidana. Kelemahan dari aspek struktur hokum bahwa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat; 3)Rekonstruksi regulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi pemulihan aset yang yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan. Rekonstruksi Norma Regulasi Pemulihan Aset Yang Berbasis Nilai Keadilanregulasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang berbasis nilai keadilan yaitu pada : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7 Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Pemulihan Aset, Tindak Pidana.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40268

Actions (login required)

View Item