HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEKANISME PRAFAKTUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Prianto, Wahyu (2025) HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEKANISME PRAFAKTUM BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100011_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100011_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk Mengkaji bagaimana Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Yang belum memenuhi Nilai Keadilan; untuk Mengetahui Kelemahan-kelemahan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; untuk mengkonstruksikan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui mekanisme Prafaktum berbasis Nilai Keadilan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma post positivisme. Metode kualitatif dan metode deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan analisis secara Kualitatif Induktif untuk dapat menjawab permasalahan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Salah satu koreksi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui aspek pendekatan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yakni aspek filosofis sosiologis dan yuridis, dimana urgensi landasan peraturan perundang-undangan yakni landasan yuridis filosofis dan sosiologis menjadi tiga aspek penting yang melandasi atau menjadi pondasi dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, selaintu kedudukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalm tahapan pembentukan perturan perundang-undangan yang masih rancuh. (2) harmonisasi masih dipandang lemah dan membuat tergerusnya nilai keadilan terhadap suatu prodak undang-undang baik yang sementara dibuat maupun yang telah berlaku, efektifitas hukum terdapat 3 (tiga) unsur dari sistem hukum Struktur Hukum (Structure), Substansi Hukum (Substance) dan tentanya Kultur/Budaya Hukum (Legal Culture), yang terjabarkan dalam beberapa kelemahan yakni Kedudukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Independensi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan, Prosedur dan Tahapan Pengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan, untuk subtansi, sedangkan aspek struktur yakni Peranan Pemerintah dalam Melaksanakan Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pemahaman pihak-pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, sserta aspek kultur yakni Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembentukan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan masih dipandang sebagai seutuhnya wilayah Pemerintah dan tidak memerlukan Masukan eksternal (3) Harmonisasi peraturan Perundang-undangan sebagai upaya Prafaktum Refiew dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya pejawantahan dari keadilan dalam negara hukum dengan mewujudkan Sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang kontradiktif, Menguatkan Kedudukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam pembentukan peraturan Perudang-Undangan Dan Menguatkan Independensi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, hal ini terkait Menguatkan Independensi pada Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, adanya lembaga luar yang terlepas dari eksekutif maupun legislatif untuk melaksanakan pengujian terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan hal ini mendorong untuk peran serta lembaga pendidikan (Akademisi) dalam Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya Prafaktum Refiew dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya pejawantahan dari keadilan. Kata Kunci : Harmonisasi, Perundang-undangan, Prafaktum , Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40265

Actions (login required)

View Item