REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI

WIDYASTUTI, TIYAS VIKA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI IZIN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGI. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100010_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100010_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB)

Abstract

Pengaturan regulasi izin lingkungan hidup di Indonesia menjadi fokus penting terkait perlindungan ekosistem dan keadilan ekologi. Pembangunan infrastruktur yang masif sering bertentangan dengan perlindungan lingkungan, menyebabkan kerusakan serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengaturan izin lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepastian hukum dan keadilan ekologi, serta merumuskan langkah-langkah rekonstruksi untuk mencapai harmonisasi hukum yang berlandaskan keadilan ekologi. Metode penelitian meliputi analisis dokumen perundang-undangan terkait izin lingkungan, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, serta studi kasus untuk mengevaluasi implementasi regulasi di berbagai daerah. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali tantangan yang dihadapi serta peluang perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin lingkungan hidup di Indonesia belum efektif. Tumpang tindih peraturan, kurangnya kejelasan istilah, dan lemahnya mekanisme pengawasan menciptakan ketidakpastian hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak lingkungan dan partisipasi publik yang minim juga memperburuk masalah, di mana banyak komunitas tidak memiliki akses informasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Rekonstruksi regulasi diusulkan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan partisipatif, dengan mencabut dan menyelaraskan peraturan di daerah. Rekomendasi meliputi pengembangan pedoman pengelolaan izin yang jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, dan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Penekanan pada nilai keadilan ekologi sebagai dasar regulasi diharapkan meningkatkan legitimasi hukum dan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, dengan pendekatan Model Ecosystem Based Governance. Ecosystem Based Governance merupakan pendekatan baru dalam rekonstruksi regulasi izin lingkungan hidup yang mengintegrasikan prinsip keadilan ekologi. Penelitian ini mengusulkan model regulasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan ekokrasi dalam proses perizinan. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Temuan ini diharapkan menjadi dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat harmonisasi hukum di Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan. Kata kunci: regulasi izin lingkungan hidup, kepastian hukum, keadilan ekologi, rekonstruksi regulasi, partisipasi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40252

Actions (login required)

View Item