REKONTRUKSI REGULASI GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN ASET TANAH PT. KERETA API INDONESIA DALAM PROSES PROSES INVENTARISASI DI WILAYAH DAOP V PURWOKERTO BERBASIS NILAI KEADILAN

Nugroho, Sugeng (2025) REKONTRUKSI REGULASI GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN ASET TANAH PT. KERETA API INDONESIA DALAM PROSES PROSES INVENTARISASI DI WILAYAH DAOP V PURWOKERTO BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200227_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200227_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)

Abstract

Hak Atas Tanah yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut. Dalam praktiknya sering terjadi sengketa antara penguasaan tanah dengan kepemilikan tanah, salah satunya tentang kedudukan Grondkaart dan sertifikat hak atas tanah dalam penguasaan dan kepemilikan tanah oleh PT.KAI. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan rekontruksi regulasi Grondkaart sebagai alat bukti kepemilikan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia dalam proses proses inventarisasi di wilayah daop v purwokerto berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi Grondkaart sebagai alat bukti kepemilikan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia dalam proses proses inventarisasi di wilayah daop v purwokerto saat ini. Untuk menemukan rekontruksi regulasi Grondkaart sebagai alat bukti kepemilikan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia dalam proses proses inventarisasi di wilayah daop v purwokerto berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme dengan metode pendekatan sosio legal research dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian regulasi Grondkaart sebagai alat bukti kepemilikan belum berbasis nilai keadilan karena menurut UUPA Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Serta dipertegas dalam Pasal 8 PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar tidak diatur mengenai grandkaard yang dikecualikan dalam objek penertiban tanah terlantar. Kelemahan-kelemahan terdiri dari Kelemahan Struktur Hukum, meliputi a), Kurangnya Sinergi, Sinkronisasi, dan Kerjasama antara PT. Kereta Api dan Badan Nasional Pertanahan. b). Aspek Subyek Pemegang Hak. Pasca kemerdekaan, terdapat empat periodesasi: c). Sengketa status kepemilikan tanah Grondkaart antara PT.KAI dengan masyarakat setempat; d). Sengketa Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. KAI tentang Pembangunan kawasan TOD. Kelemahan Subtansi Hukum diantaranya: Aspek Macam-macam Hak Atas Tanah. Menurut perspektif aspek macam-macam Hak Atas Tanah, ada beberapa periodesasi, Pertentangan asas penyerahan nyata dengan asas penyerahan yuridis, Aspek Penyertaan Modal Pemerintah Berupa Tanah kepada BUMN, Pasal 8 PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar membuat objek grandkaard sebagai salah satu objek penertiban tanah terlantar. Kelemahan Kultur Hukum diantaranya: Adanya Wanprestasi dalam sewa menyewa, Tidak adanya konsep relokasi dari PT Kereta Api Indonesia Rekonstruksi nilai regulasi gronkaart sebagai alat bukti dalam inventarisasi asset PT. Kereta APi Indonesia Daop V Purwukerto berbasis nilai keadilan Pancasila selain seleraskan dengan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang terdapat falsafah Negara Indonesia. dan konstruksi norma Pasal 8 PP RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar sehingga menjadi Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi: a. tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; b. tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah dan: c. Hak atas Tanah grondkaart. Kata Kunci : grondkaart, Keadilan, Inventarisasi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40199

Actions (login required)

View Item