REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Amelia, Lydia (2025) REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200197_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200197_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (261kB)

Abstract

Banyak negara sudah menerapkannya Cyber Notary, Cyber Notary seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut. Supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan cyber notary bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris saat ini. Untuk menemukan rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, Teori sistem hukum, teori hukum progresif, paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan social legal research untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian (1) regulasi penyimpanan minuta akta secara elektronik belum berbasis nilai keadilan karena dalam peraturan perundang-undangan belum adanya norma hukum yang mengaturnya, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi notaris. (2) Kelemahan-kelemahan terdiri dari (a) Struktur Hukum dimana tidak adanya kalangan ahli komunikasi dan informatika yang menyebabkan penyimpanan minuta aktar secara elektronik tidak bisa di terapkan (b) Subtansi Hukum diantaranya ketidak jelasan norma dalam UUJN Pasal 15 ayat (3) UUJN. Ketidakjelasan norma dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13. Kelemahan terhadap pembuktian Pasal 1868 KUHPerdata. (c) Budaya Hukum yakni sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama. (3) Rekontruksi nilai pancasila dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik menciptakan terbentuknya sistem notaris elektronik karena dapat menciptakan suatu produk yang lebih akurat, relevan, ekonomis, dapat dipercaya serta cepat dan lebih praktis. Rekontruksi Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 sehingga menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan dalam bentuk kertas dan/atau atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b menjadi (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan/atau e-minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Kata Kunci : Notaris, Protokol, E Notary

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 23 May 2025 07:21
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40191

Actions (login required)

View Item View Item