REKONSTRUKSI REGULASI DIGITALISASI AKTA PERTANAHAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS NILAI KEADILAN

PURBA, JUNIETY DAME (2025) REKONSTRUKSI REGULASI DIGITALISASI AKTA PERTANAHAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200195_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200195_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)

Abstract

Terdapat kasus-kasus tanah sejumlah 202 pengaduan yang diterima Kementerian ATR/BPN. Rincian aduan tersebut menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, R Bagus Agus Widjayanto, mencatat modus paling banyak dilakukan dalam kejahatan di bidang pertanahan yakni pemalsuan dokumen (66 persen), penggelapan dan penipuan (16 persen), dan okupasi ilegal (11 persen). Kewenangan ATR/BPN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan terutama penyidikan kejahatan di bidang pertanahan sifatnya sangat terbatas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan Regulasi digitalisasi akta pertanahan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam memberikan layanan publik belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi digitalisasi akta pertanahan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam memberikan layanan publik saat ini, dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi digitalisasi akta pertanahan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam memberikan layanan publik berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan socio legal, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa tanggal Lahir PPAT di Akun Mitra tidak sesuai. Terdapat akun PPAT yang masih aktif dengan usia di atas 67 (enam puluh tujuh) tahun. Terdapat Nomor SK PPAT yang tidak sesuai dengan data SK PPAT yang diunggah dan SK yang diunggah tidak lengkap, sertifikat akta tanah atau masih sekitar 4% (empat) persen dari seluruh sertifikat akta tanah di Indonesia dari 90,903,253 (Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga koma dua ratus lima puluh tiga) sertifikat akta tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, permasalahan mengenai struktur hukum bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) memiliki kendala yaitu SDM perlu ada pembinaan atau pendidikan khusus karena dirasa masih asing oleh kami khususnya di Kantah Kabupaten Karawang, Sertipikat Elektronik yang belum tersosialisasi dan terdapat norma yang perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika masyarakat, ketrampilan yang terbatas serta beberapa masyarakat yang lahir di tahun 1960-an (dengan usia 50 tahun atau lebih) kurang terbiasa menggunakan teknologi maka pelayanan digital membuat kelompok masyarakat ini mengalami kerepotan karena mengalami gagal teknologi. Sedangkan sarannya peneliti melihat bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN masih banyak terjadi penyimpangan yaitu terjadinya baik mafia dualisme sertifikat tanah maupun diskriminasi pelayanan birokrasi terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan maupun pemberian hak atas tanah, menunjukan bahwa pada sistem hukum terdapat problem dalam tata hukum di Indonesia, dan peneliti melihat adanya Inovasi sistem administrasi pertanahan telah dan sedang dilakukan Kementerian. sistem pelayanan publik elektronik di bidang pertanahan yang semula dilaksanakan pada tahun 1997 melalui program Land Office Computerization (LOC), kemudian berubah nama menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). KKP ini juga mengalami konversi, mula-mula menggunakan KKP-Desktop, kemudian menjadi Geo-KKP, dan terakhir menjadi aplikasi berbasis web yaitu KKP-Web. Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rekonstruksi, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40189

Actions (login required)

View Item