REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

NISA, FEBYA CHAIRUN (2025) REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200181_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200181_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (ius constituendum), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya yaitu dalam Pasal 18 ayat (2) jo Bab VI Honorarium yang masih terlalu dibatasi oleh pemerintah (Negara). Notaris dan Advokat Indonesia sama-sama memiliki predikat officium nobile (profesi yang terhormat) dan mencari kliennya sendiri serta tidak diberi gaji oleh Negara tetapi kenapa Notaris tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan tarifnya sedangkan Advokat memiliki, hal tersebut menjadikan belum terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan Notaris, bahkan tidak sering dengan batasan honorarium masih dinegosiasikan agar mendapat tarif yang lebih murah mengakibatkan ada biaya Notaris yang tidak sesuai dengan tarif transportasi pengurusannya. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menemukan bahwa honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi honorarium notaris, dan untuk merekonstruksi regulasi honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme, metode pendekatan socio legal, yaitu pendekatan dengan legal research dan socio research. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum serta hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa risalah sidang DPR dalam menentukan tarif honorarium Notaris tidak mendasarkan alasan hukum dengan berpendapat perlu dibatasi agar tidak ada pentingnya memberikan kepastian hukum terkait honorarium agar tidak terjadi kesalahpahaman antara notaris dan klien. Kepastian ini diharapkan mampu mencegah praktik-praktik yang tidak transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, hal ini menurut peneliti adalah alasan politis karena hasilnya adalah negosiasi antar DPR dan tidak ada landasan teori hukumnya, karena pada kenyataannya ada biaya Notaris yang tidak sesuai dengan transportasi pengurusan dan legislator mengusulkan adanya batasan minimum dan maksimum honorarium untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan notaris dan kemampuan masyarakat itu sulit diukur kadar kemampuan finansial karena Advokat/Dokter yang honornya selangit pun juga masih mau masyarakat untuk membayar. Saran atas rekonstruksi honorarium Notaris yaitu pertama w = r x v + c x m/v + m yang mana R adalah sertifikasi individu Notaris, V adalah peringkat daerah grade Kota/Kabupaten, M adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% successful rate, dan C adalah tingkat kesulitan mengenai kasus kliennya, kedua peneliti melihat bahwa Belum adanya pasal yang mengatur mengenai batas minimum honorarium Notaris dan ketiga belum adanya pasal yang mengatur mengenai tarif regional minimum jasa Notaris maka perlu direkonstruksi menjadi “Pasal 37 (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” (2) Tarif regional minimum jasa Notaris disesuaikan berdasarkan survey data tingkat perekonomian daerah oleh BPS tersebut dan biaya tambahan pajak dan sebagainya agar tidak memberati biaya operasional Notaris. Kata Kunci: Honorarium Notaris, Rekonstruksi, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 May 2025 07:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40182

Actions (login required)

View Item