REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Darwanti, Esti Tri (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200176_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302200176_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (53kB)

Abstract

Peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 (dua puluh tujuh) Tahun boleh digantikan semisal umur 25 (dua puluh lima) Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan bahwa regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila, dan untuk merekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Hasil penelitian rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan Notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan bahwa Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan strata 1 sarjana hukum (S.H.), yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis teknik pembuatan akta (TPA) Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum, sedangkan saran dalam penelitiannya yaitu Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan regulasi Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terkait dengan regulasi Notaris Pengganti sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan bagi Notaris di Indonesia. Kata Kunci: Notaris Pengganti, Undang-Undang Jabatan Notaris, Rekonstruksi, Keadilan

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 23 May 2025 07:26
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40159

Actions (login required)

View Item View Item