REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Dewiani, Diana (2025) REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200167_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200167_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)

Abstract

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Tujuan Penelitian ini adalah Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1)untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan; 2).untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini; 3).untuk menemukan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1”Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”; 2).Kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas serta belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum. Kelemahan aspek budaya hukum pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif. 3).Rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan. Rekonstruksi norma regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahakan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan dan berkepastian hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Pelanggaran, Lalu Lintas

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jun 2025 06:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40153

Actions (login required)

View Item