REKONSTRUKSI HUKUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN BERBASIS NILAI KEADILAN

WIDANARKO, ARI NUR (2025) REKONSTRUKSI HUKUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200149_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200149_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Di Indonesia, pajak merupakan penerimaan negara terbesar yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima) persen pendapatan negara yang diperoleh dari pajak. Memang di Indonesia pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan penyumbang pendapatan negara, walaupun hasil yang diperoleh tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai. Peneliti pernah menemukan karena profesinya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah membayar PNBP tanah yang biaya pembeliannya lebih tinggi (3 Milyar) dengan tanah yang pembeliannya (1,5 Milyar), biaya PNBP nya “sama”. Hal ini menjadi perhatian peneliti karena seharusnya dibedakan karena menimbulkan ketidakadilan karena pengurusan tanah yang lebih luas dan harga lebih tinggi membutuhkan dokumen-dokumen lebih banyak dan pengurusan lebih rumit pula. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan penerapan penerimaan negara bukan pajak atas sebidang tanah dan bangunan belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penerapan penerimaan negara bukan pajak atas sebidang tanah dan bangunan saat ini, dan untuk merekonstruksi penerapan penerimaan negara bukan pajak atas sebidang tanah dan bangunan berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum serta hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan juga muncul pada masyarakat bahwa pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal (expensive coast) khususnya penerbitan sertifikat melalui jalur pendaftaran tanah secara sistematik (perorangan), pengaturan mengenai pemungutan pajak dan pungutan lain itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Yang harus diatur dengan undang-undang itu bukan hanya objeknya (base) melainkan juga tarifnya (rate), dan pada dasarnya seluruh biaya pelayanan pertanahan termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sudah seharusnya merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan pada APBD, serta saran dalam penulisan disertasi ini yaitu undang-undang PNBP perlu mengatur mengenai tarif PNBP secara lebih konkret dan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sudah seharusnya merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan pada APBD. Kata Kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rekonstruksi, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jun 2025 06:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40152

Actions (login required)

View Item