REKONSTRUKSI REGULASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM DISTRIBUSI BERKAS PERKARA BERBASIS NILAI KEADILAN

SULUR, ACHMAD DIMYATI RACHMAD (2025) REKONSTRUKSI REGULASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM DISTRIBUSI BERKAS PERKARA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200109_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200109_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya merupakan rangkaian kegiatan judisial yang relatif kompleks. Asas yang terkandung didalamnya sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi setiap pencari keadilan adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kebutuhan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dalam aspek litigasi menjadi penting untuk memastikan apakah proses yang dijalani telah dilaksakan dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap tahapannya. Adapun pokok masalah yang menjadi objek kajian ini adalaha mengapa distribusi berkas perkara belum berbasis nilai keadilan, apa saja kelemahan-kelemahan sistem distribusi berkas perkara dan kelemahan-kelemahan regulasi kekuasaan kehakiman dalam distribusi berkas perkara saat ini? Selanjutnya bagaimana rekonstruksi regulasi kekuasaan kehakiman dalam distribusi berkas perkara yang berbasis nilai keadilan. Dalam menyusun penelitian ini metodologi yang digunakan dalam menjawab beberapa persoalan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggambarkan obyek penelitian berupa distribusi berkas perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan umum yang ada di bawahnya dengan sumber data primer berupa peraturan perundang- undangan dan hasil wawancara dengan nara sumber yang berkompeten, sedangkan data sekunder adalah artikel dan sumber bacaan lain. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, Teori yang digunakan adalah teori keadilan dalam prespektif agama Islam dan teori keadilan berdasar nilai-nilai Pancasila (keadilan berdasarkan pancasila sebagaimana tertera dalam sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakat Indonesia sebagai grand theory, teori teori sistem hukum sebagaimana digagas oleh Lawrence M. Friedman sebagai midle theory, dan teori teori keadilan proporsional dan atau teori keadilan campuran keduanya sebagai applied theory. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama: Dasar hukum mengenai distribusi perkara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi masih terlalu umum, sehingga menimbulkan banyak perbedaan dalam implementasinya. Kedua: Bahwa nilai keadilan belum dapat dipastikan keberlakuannya dalam proses distribusi berkas perkara. Ketiga: Bahwa dengan demikian diperlukan adanya kepastian regulasi sebagai standar acuan Ketua Mahkamah Agung dan para Ketua Kamar Badan Peradilan yang ada dibawahnya untuk melakukan distribusi berkas perkara secara berkeadilan. Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Distribusi Berkas Perkara, Keadilan, Hakim

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jun 2025 02:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40149

Actions (login required)

View Item