IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN CIREBON

ICE, KARTIKASARI (2025) IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA SEHINGGA TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300062_fulldoc fix.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300062_fullpdf.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)

Abstract

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum perlu menyesuaikan Undang Undang No. 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Tetapi dalam prateknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Bahkan kasuskasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka adalah konsekuensi dari akta yang dibuatnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis keduudkan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon dan mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan Teori teori Kewenangan dan Teori perlindungan Hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon dalam hal ini terkategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana karena Notaris S, S.H., M.Kn ini membuatkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 598 tanggal 21 Desember 2017 atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1088 seluas 4.080 m2 yang kemudian Akta tersebut menimbulkan sengketa dan diduga Notaris melakukan pemufakatan sebagai akibat Notaris tersebut terseret dalam sebuah Gugatan atas akta yang dibuatnya, bahkan dalam hal ini Seperti notaris F. dan terdakwa I. R. di Jakarta sampai dibebani pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebanyak 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan dugaan tindak pidana yang diatur di Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN dan Prinsip perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Kabupaten Cirebon bercermin kepada prinsip Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Prinsip perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian hak untuk bertindak secara independen dan profesional dalam membuat akta otentik, serta melindungi notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, selama tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Turut Serta, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40118

Actions (login required)

View Item