KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.

Ibrohim, Ibrohim (2025) KEPASTIAN HUKUM UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300061_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300061_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Spesifikasi dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan pelaksanaan eksistensi supremasi hukum. Demgan supremasi hukum, maka seluruh pejabat negara dan seluruh lapisan masyarakat dengan segala jabatan, profesi, pekerjaan dan keadaan wajib taat kepada hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, tealah mendapat spesifikasi sebagai Officium Nobile, yang dapat diterjemahkan sebagai profesi mulia. Dengan jabatan mulia tersebut, maka setiap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus dengan kemuliaan. Namun, kenyataannya ada notaris yang dalam menjalankan jabatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kepastian hukum untuk tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji bahan – bahan hukum berupa kepustakaan, sebagian materi kuliah Ilmu Kenotariatan, wawancara dengan hakim tindak pidana korupsi dan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,serta materi - materi lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitiannya adalah di satu sisi telah terwujud kepastian hukum tindak pidana korupsi berupa pemberlakuan seperangkat peraturan perundangan untuk menyelesaikan masalah konkret berupa telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan tidak menyetorkan uang titipan Pajak Penghasilan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.. Di sisi lain adanya perlindungan hukum bagi pelakunya dalam arti penerapan peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Kata kunci : kepastian hukum, tindak pidana, korupsi, notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40116

Actions (login required)

View Item