HAQ, FAZAL (2025) EFEKTIFITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS (MPDN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PANDEGLANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21302300052_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21302300052_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
Abstract
Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak hanya pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris, tapi juga pengawasan terhadap perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai martabat jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pengawasan MPDN terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang; dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusinya dalam Pengawasan MPDN terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris di Kabupaten Pandeglang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pustaka. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis secara kualitatif.. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa MPDN masih belum efektif dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di kabupaten Pendeglang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaannya terkait wewenang MPDN menerima laporan, selanjutnya MPDN menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi MPDN tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPDN hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dengan tembusan kepada pihak yang melaporakan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris. Kendala-kendala MPDN di Kabupaten Pandeglang adalah adanya perbedaan data Notaris antara MPDN dengan MPWN, MPDN belum maksimal dalam bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; belum melakukan pemeriksaan pelanggaran Perilaku dan Jabatan Notaris secara berkala; belum aktif lakukan pengawasan secara rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang; tidak melakukan pemeriksaan tapi pemeriksaan seringkali langsung diserahkan kepada MPNW; tidak/belum melaporkan kepada MPW Notaris-Notaris yang sulit diperiksa. Solusinya adalah melakukan sinkronisasi data Notaris antara MPDN dan MPWN; MPDN harus lebih aktif dan berani bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lakukan pengawasan rutin kepada notaris yang ada di Kabupaten Pandeglang; melakukan pemeriksaan jika ada laporan notaris yang bermasalah, jangan langsung diserahkan kepada MPWN; dapat membuat laporan berkala kepada MPW terkait pemeriksaan protokol notaris; harus melaporkan kepada MPW notaris-notaris yang sulit diperiksa Nantinya, MPD dan MPW dapat melaksanakan pemeriksaan bersama (joint examination). Kata kunci : Jabatan Notaris, Pelanggaran, Majelis Pengawas Daerah.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 05 May 2025 07:04 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40113 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |