PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN GANTI RUGI TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN

YUDA, DELA FATWA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN GANTI RUGI TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300037_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300037_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)

Abstract

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum seringkali memicu terjadinya konflik dan masalah tanah, terutama pada proses ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah yang dalam pelaksanaannya cenderung tidak layak dan tidak adil bagi para pemegang hak atas tanah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbasis keadilan dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam penetapan ganti rugi pengadaan tanah yang tidak sesuai untuk kepentingan umum berbasis keadilan. Pendekatan yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis Normatif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum kepada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah. Ketentuan di dalam Pasal 33 Undang-undang No. 2 Tahun 2012, telah menentukan penilaian terhadap besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh penilai yang akan menilai bidang per bidang tanah, yang meliputi: Tanah; Ruang atas tanah dan bawah tanah; Bangunan; Tanaman; Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau; Kerugian lain yang dapat dinilai. dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tegas dilaksanakan atas dasar aspek keadilan, yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Penggantian kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pemilik tanah yang menjadi obyek pembebasan lahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kerugian yang diterima tersebut menjadi beban bagi para pemilik tanah sehingga mereka merasa tidak memiliki perlindungan hukum dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik hak atas tanah yang sah menurut hukum yang berlaku. Perlu adanya lembaga, instansi, atau badan yang ditunjuk secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan tanah. Dasar perlunya pengawasan adalah untuk melakukan kontrol serta pemantauaan agar tidak terjadinya penyelewengan kewenangan atau tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengawas berawal dari perencanaan pengadaan tanah hingga pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ganti Rugi; Tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40096

Actions (login required)

View Item