OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA BALIKPAPAN

AZIZA, ADELA FITRI (2025) OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA BALIKPAPAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300004_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300004_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap notaris di kota Balikpapan belum maksimal sehingga MPD tidak dapat memantau dan mengawasi secara langsung dokumen yang diterbitkan oleh notaris maupun protokol notaris lainnya dan MPD mengkhawatirkan masih ada notaris yang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan notaris serta kode etik notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peran dan fungsi pengawasan MPD terhadap penyalahgunaan jabatan Notaris di Kota Balikpapan belum optimal dan mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi peran dan fungsi pengawasan MPD terhadap penyalahgunaan jabatan Notaris di Kota Balikpapan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian pendekatan Struktural dan Economic Analysis of Law. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teori Bekerjanya Hukum dan Teori Struktural dan fungsionalisme. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Peran dan fungsi pengawasan MPD terhadap penyalahgunaan jabatan Notaris di Kota Balikpapan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan baik dalam Pemeriksaan setiap waktu (berkala) maupun ketika terdapat laporan masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakefektivitasan peran MPD, selanjutnya pengawasan pada prinsipnya MPD Kota Balikpapan bukan merupakan superbody, namun sebagai pembina, pengayomi dan pelindung serta berusaha mendampingi Notaris, termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan dalam kasus tersebut tentunya harus ada dasarnya untuk menentukan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Sebab Notaris yang dipanggil bukan berarti atau belum tentu bersalah, akan tetapi bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai saksi yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka. Untuk itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari dalam, yaitu lembaga yang mengangkat dan organisasi Notaris itu sendiri. Dalam hal ini peran organisasi diperlukan agar persoalan tidak berlarut larut karena akan merugikan Notaris itu sendiri yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya komitmen dari semua pihak yang berkompeten dalam hal ini. Kedua Optimalisasi peran dan fungsi pengawasan MPD Kota Balikpapan yang belum optimal karena implementasikan satu pintu perpintu ketika pemeriksaan protokol Notaris tidak dapat bekerja dengan maksimal, begitupun masalah angarannya dalam melaksanakan tugas sebagai MPD Kota Balikpapan masih dirasa belum tercukupi mengingat jumlah Notaris mencapai 134 Notaris maka pemeriksaan seperti buku protokol ada 9 selanjutnya diperiksa satu-satu maka tidak efiisien waktunya, sumberdayanya kurang dan anggaranpun tidak mecukupi. Maka dari itu impelementasi kewenangan dan kewajiban MPD tersebut yang telah tertuang di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN merupakan aturan dasar dari kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan peranannya sebagai badan pengawas Notaris di Kota Balikpapan belum berjalan dengan maksimal yang berakibat kepada kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Kota Balikpapan. Kata Kunci: Optimalisasi, Peran dan Fungsi, MPD, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:27
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40067

Actions (login required)

View Item