KEKUATAN HUKUM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG CACAT HUKUM

RODLI, ACHMAD (2025) KEKUATAN HUKUM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG CACAT HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300003_fullpdf.pdf Download (978kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300003_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)

Abstract

Perbuatan hukum yang dituangkan oleh para pihak dalam suatu akta yang dibuat oleh PPAT mempunyai kekuatan pembuktian, namun tidak menjamin bebasnya sengketa pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadapnya, seperti yang sering terlihat dalam transaksi jual beli/pemindahtanganan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dari akta yang dibuat berdasarkan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini akan menganalisis dokumen dan studi kasus, termasuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa PPAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Metode analisis akan dilakukan melalui interpretasi hukum yang merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh PPAT memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, terdapat risiko cacat hukum yang dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan pengadilan yang menegaskan pelanggaran hukum oleh PPAT menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik PPAT. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi PPAT dan penguatan regulasi untuk mencegah pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran tanah. Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, kepastian hukum, akta otentik, Pajak Bumi dan Bangunan, pelanggaran hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40065

Actions (login required)

View Item