PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN SRAGEN

SUYATMI, SUYATMI (2025) PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN SRAGEN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200208_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200208_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)

Abstract

Kode Etik bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Dalam hal pengawasan notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi sebagai pengawas yang bertugas menegakkan kode etik tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen. 2) Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sragen yaitu memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD berfungsi sebagai pengawas dan pembina, dengan tugas utama melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi kinerja notaris guna mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, MPD juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap protokol notaris dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun jabatan notaris. Sebagai lembaga pengawas, MPD memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan izin cuti, menunjuk notaris pengganti, serta menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Dengan peran tersebut, MPD tidak hanya menjaga profesionalisme notaris tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan di Kabupaten Sragen. Melalui pengawasan yang ketat dan penegakan aturan yang konsisten, MPD memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. 2) Tantangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam rangka penegakan kode etik kepada notaris di Kabupaten Sragen yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan kode etik, termasuk keterbatasan kewenangan, kurangnya sumber daya, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan notaris itu sendiri. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan budaya hukum yang masih berkembang turut menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas MPD, optimalisasi sarana, serta edukasi hukum bagi masyarakat dan notaris guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan profesional. Kata Kunci : MPD, Penegakan Kode Etik, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40063

Actions (login required)

View Item