PERAN NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL

Rahmawati, Desy Tri (2025) PERAN NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Kenotariatan_21302100195_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Magister Kenotariatan_21302100195_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Kemajuan yang ada kemudian menciptakan persoalan hukum baru, yaitu persoalan keabsahan dari akta otentik elektronik yang dibuat oleh Notaris. Keabsahan akta salah satunya harus terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris dihadapan dua orang saksi dan para penghadap atau pihak yang ingin membuat akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Regelemet op het Notaris-ambt in Indonesia (Ordonansi 11 Januari 1860). Ketentuan ini juga kemudian diakomodir dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Persoalan lain yang terdapat dalam pendaftaran akta elektronik ialah ketersediaan sarana dan pra-sarana serta Sumber Daya Manusia di setiap kantor Notaris dan/atau PPAT serta di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tidak efektivnya pelaksanaan pendaftaran akta elektronik akibat kedua persoalan ini dapat terlihat di Kabupaten Tegal. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran akta elektronik di Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan pendaftaran akta elektronik di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiric yang mencakup identifikasi hukum serta efektivitas hukum, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dimana data yang diperoleh melalui data hukum primer atau data yang diperoleh langsung di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran akta HT elektronik di Kabupaten Tegal belum berjalan efektiv, hal ini ditunjukan dengan masih sedikitnya Akta HT yang didaftarakan secara Elektronik di Kabupaten Tegal. Kelemahan yang mengakibatkan pembuatan akta HT elektronik di Kabupaten Tegal belum berjalan karena adanya kenyataan bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan terdapat persoalan kewenangan Notaris/PPAT yang hanya terbatas membuat APHT, secara sosisologis kelemahan berupa adanya persoalan waktu perubahan terkait kesalahan data pendaftaran HT elektronik yang lama ketika membuat akta HT elektronik yang baru, adanya Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik terkait pemberian user name dan passwort terhadap pihak lain dapat berpotensi dilakukannya pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak pemilik HT perawatan jaringan yang kerap membuat pendaftaran HT elektronikjuga bermasalah atau dengan kata lain Sistem yang sering error sehingga menyulitakan pihak pendaftar akta HT Elektronik, tidak semua pihak memiliki fasilitas internet dan piranti computer, misalnya saja di Kawasan pedalaman di Indonesia. Kata Kunci: (Akta, Elektronik, Efektivitas, Notaris)

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 12 Jun 2025 07:23
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40035

Actions (login required)

View Item View Item