PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

WARDANI, RIKA KURNIA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300160_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300160_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan tax amnesty bagi wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks penegakan hukum dan integritas profesi notaris. Tax amnesty adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, muncul potensi penyalahgunaan yang dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan program Tax Amnesty, khususnya bagi wajib pajak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Program Tax Amnesty yang digagas oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tanpa takut dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, peran notaris yang terlibat dalam proses pembuatan akta terkait deklarasi harta wajib pajak berpotensi menempatkan mereka pada risiko hukum, terutama jika wajib pajak yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan serta dengan data – data pendukung lainya sperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta aturan lainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan identitas para pihak yang terlibat, perlindungan hukum yang memadai bagi notaris dalam konteks Tax Amnesty masih perlu diperkuat, baik dalam hal regulasi yang lebih jelas maupun mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Perlindungan tersebut penting untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan notaris dan memastikan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa takut terjerat masalah hukum akibat tindakan pihak ketiga yang tidak dapat diprediksi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Tax Amnesty, TPPU

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jun 2025 01:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39971

Actions (login required)

View Item