PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2023/PN Pwd.

SELINDA, RISMA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT PEMBATALAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2023/PN Pwd. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300120_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300120_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Perjanjian antara bank dan nasabah akan menciptakan hubungan yang melibatkan hutang-piutang. Dalam praktik perbankan, bank harus memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dilindungi oleh jaminan yang sah. Oleh karena itu, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk menjamin bahwa proses pengikatan hak tanggungan. Hal ini sebagai upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pembatalan APHT dan SKMHT di PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda). 2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Pembatalan APHT dan SKMHT di PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2023/PN Pwd. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi Pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan dengan memastikan proses pemberian kredit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, melalui pembuatan perjanjian kredit dalam bentuk akta notaris. Hubungan hukum dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2023/PN Pwd merupakan huubungan hutang piutang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 May 2025 07:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39947

Actions (login required)

View Item