PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PURBAWATI, AYU (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT WANPRESTASI MELALUI E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300038_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300038_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)

Abstract

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, yaitu jika perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik pelaku usaha maupun konsumen haruslah memperhatikan rambu-rambu penyelenggaraan aktivitas usaha yang memiliki daya saing kompetitif dan bertanggung jawab. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori Hukum tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan dalam sengketa transaksi elektronik, konsumen dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan jalur litigasi maupun non litigasitentang Justice hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah dengan pengajuan pugatan ke pengadilan yang berada dilingkup peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 48 UUPK. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada lembaga yang berwenang yaitu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimana telah diatur pada Pasal 45 ayat (1) dan Bentuk perlindungan hukum tidak terlaksana terhadap konsumen pada kenyataannya undang-undang yang berlaku tidak dapat melindungi konsumen sebagaimana mestinya. Hak-hak konsumen yang termaktub dalam undang-undang perlindungan konsumen yang merupakan bentuk pelrindungan hukum terhadap konsumen dari pemerintah dan Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan hukum yang berlaku dalam perlindungan konsumen tetap diberlakukan apabila adanya gugatan yang dilayangkan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, karena permasalahan ini dapat diselesaikan secara perdata. Konsumen dalam hal ini selain dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, juga dilindungi oleh Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi, Informasi Produk

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	02 May 2025 07:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39854

Actions (login required)

View Item