IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

ASTUTI, IRA BERLIAN FEBI (2025) IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN MUCIKARI DI LINGKUP KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300114_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300114_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB)

Abstract

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, terutama dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi yang melibatkan mucikari di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala serta efektivitas penegakan hukum terhadap mucikari sebagai pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan studi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi di wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mucikari dapat dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya laporan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya kepolisian, serta pola bisnis prostitusi yang semakin tertutup dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian mencakup operasi razia, patroli siber, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memberantas jaringan prostitusi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap mucikari masih menghadapi berbagai kendala, namun upaya preventif dan represif terus dilakukan untuk menekan angka kasus prostitusi. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemberantasan prostitusi dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi, Mucikari, Kepolisian, Jawa Tengah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jun 2025 02:41
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39846

Actions (login required)

View Item