ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

HERIYADI, DJUNAEDI (2025) ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300388_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300388_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Pejabat yang melakukan penggelapan termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan berbasis kepastian hukum, untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, merupakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, dan memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, masyarakat, serta negara. Pemidanaan, seperti dalam kasus Nomor 18 K/Pid/2021, yang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada pelaku, mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun perlu diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian korban. Hambatan seperti kesulitan pembuktian, lemahnya pengawasan internal, keterbatasan kesadaran perusahaan untuk melapor, lamanya proses hukum, serta pengaruh sosial dan politik seringkali memperlambat proses penegakan hukum dan mengurangi efek jera. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal perusahaan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan bukti, edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya pelaporan kasus, reformasi sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum melalui transparansi dan pengawasan independen. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pemidanaan yang lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku serta perlindungan bagi korban. Kata Kunci: Pemidanaan, Penggelapan dalam Jabatan; Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jun 2025 02:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39810

Actions (login required)

View Item