ANALISIS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

UTAMI, SRI (2025) ANALISIS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100321_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100321_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)

Abstract

Demokrasi merupakan perwujudan dari amanatL konstitusi yangL menyatakan bahwaL Indonesia adalahL negara hukumL dan negaraL demokrasi. SalahL satunya, adalahL diwujudkan melalui pemilihan umum yang merupakan implementasi dari Pancasila tepatnya sila keempat. Pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih para bakal calon pemimpin serta wakil rakyat, memiliki berbagai tata aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Tak terkecuali aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas negara yang memiliki peran sentral sebagai pelayan publik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum aparatur sipil negara harus bersikap netral, sebagai lembaga yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengabdi masyarakat iniL dilakukan dalamL rangka mencariL tahu sejauhL mana implementasiL dari pengaturanL mengenai netralitasL aparatur sipilL negara dalamL pemilihan umumL di LIndonesia. Metode penelitianL yang digunakanL dalam penelitianL ini adalahL yuridis Lnormatif, yakni penelitianL hukum kepustakaanL yang dilakukanL dengan caraL meneliti Lbahan-bahan kepustakaanL atau dataL sekunder berupaL bahan-bahanL primer danL sekunder. BahanL hukum primerL contohnya adalahL Undang- UndangL Dasar L1945, dan berbagaiL dokumen tertulisL yang memuatL hukum. KemudianL menelaah bahanL hukum sekunderL berupa laporanL penelitian danL sebagainya. DenganL menggunakan empatL dari limaLL pendekatan dalamLL penelitian LLhukum, yaitu pendekatanLL undang-undangLL (statua approachL), pendekatan kasusL (case approachL), pendekatan historisL (historical approachL), dan pendekatanL konseptual atauL (conceptual approachL). Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 5 tahun 2014, aparatur sipil negara harus bersikap netral dalam pemilihan umum, tidak boleh memihak pihak mana pun. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi pelanggaran netralitas ini. Pelanggaran terbanyak didominasi dari sikap aparatur sipil negara, yang memihak atau menunjukkan kecenderungan terhadap pihak tertentu. Untuk mengatasi permasalahan ini, KomisiL Aparatur SipilL Negara (KASNL) haruslah memperketat pengawasanL terhadap sosial media aparaturL sipil Lnegara. Kata Kunci : LNetralitas, Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran dan Penanganan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2025 02:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39702

Actions (login required)

View Item