IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

RIZAKI, RIDWAN MAULA (2025) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100280_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100280_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)

Abstract

Dalam menjalankan tugas pada dasarnya prajurit dituntut untuk selalu memberikan dedikasi bela negara yang sesuai dengan prinsip sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI, yang mana prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan supaya prajurit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semaksimal mungking dengan penuh rasa tanggungjawab dan tulus sebagaimana dalam mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan demikian banyak oknum yang masih tidak menerapkan prinsip tersebut dengan akibat meninggalkan tugas dari yang diembankan kepadannya serta timbulnya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajuit itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi dan implementasi penegakan hukum terhadap prajurit TNI pelaku tindak pidana desersi di Pengadilan Mliter II-10 Semarang. Pada penelitian ini penulis menggunakan metoode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan secara langsung pada Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui wawancara secra verbal. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dari narasumber menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi terhadap prajurit TNI ada dari faktor internal meliputi kesiapan mental prjurit itu sendiri dalam menjadi bagian TNI dan faktor eksternal meliputi perekonomian prajurit itu sendiri, kemudian langkah implementasi dalam penegakan hukum pengadilan militer II-10 Semarang sendiri sudah menerapkan sesuai dengan prosedur yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memberikan saran supaya Pemerintah sendiri dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan yang ada di lembaga keamanan negara terutama masalah kesejahteraan prajurit dan terkait penerimaan anggota baru dalam sistem seleksinya bisa dilakukan lebih ketat dalam memilih sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjadi bagian dari penyelenggara pertahanan negara. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Desersi, Militer

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2025 02:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39682

Actions (login required)

View Item