PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK PERTANAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Rofy, Awaliana Maulida (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK PERTANAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100079_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100079_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)

Abstract

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pihak atau individu untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara untuk usaha pertanian, perkebunan, atau kehutanan. HGU memungkinkan pemegang hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya untuk menjalankan kegiatan usaha di atas tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan menurut hukum di Indonesia, serta kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet dan bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang HGU dalam konflik pertanahan mencakup pemberian, peralihan, dan penghapusan HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi yang mengatur hal ini mencakup KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian dan tumpang tindih regulasi, konflik kepemilikan tanah, dan lemahnya penegakan hukum. Solusi yang diusulkan meliputi penyelarasan aturan lembaga negara yang berwenang, pembentukan lembaga khusus untuk menangani konflik HGU, penguatan kapasitas aparat hukum, serta kebijakan yang inklusif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Guna Usaha, Konflik Pertanahan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jun 2025 07:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39612

Actions (login required)

View Item