REKONSTRUKSI REGULASI PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH ATAS SERTIPIKAT YANG DIMILIKI DENGAN ITIKAD BAIK BERBASIS NILAI KEADILAN

HARDI, YUSNI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH ATAS SERTIPIKAT YANG DIMILIKI DENGAN ITIKAD BAIK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100228_fullpdf.pdf Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100228_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

UUPA dan peraturan pelaksananya tidak mengatur perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik dan terhindar dari pembatalan sertipikat hak atas tanahnya. Adanya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beriktikad baik, dalam praktiknya tidak menjamin pula perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN memberi wewenang kepada Peradilan TUN memutus sengketa keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh aparatur negara termasuk dalam pembatalan sertipikat. BPN juga diberi wewenang menyelesaikan permohonan pembatalan sertipikat karena adanya cacat administrasi berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menemukan regulasi pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik belum berbasis nilai keadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik saat ini, dan mengalisis dan menemukan regulasi pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan menggunakan paradigma constructivism. Pendekatan yang digunakan adalah social legal research dan komparasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini, 1) Terdapat regulasi pembatalan sertipikat yang tidak berbasis nilai keadilan karena adanya : a) konflik norma antara kewenangan PTUN dan kewenangan BPN yang sama-sama memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat. b) kekosongan norma hukum mengenai definisi dan tolak ukur pembeli tanah yang beritikad baik, sehingga tidak memberikan keadilan bagi pembeli tanah yang beritikad baik. 2) Selain adanya kelemahan substansi hukum tersebutm terdapat kelemahan struktur hukum yaitu : a) Putusan Pengadilan tentang pembatalan sertipikat yang saling bertentangan, b) Aparat kantor pertanahan yang kurang profesional, dan adanya kelemahan kultur hukum, yaitu a) Masih maraknya jual beli tanah di bawah tangan, dan b) Sulitnya mendapat data yang valid dari masyarakat dalam Pendaftaran Tanah dan Jual Beli Tanah. 3) Perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam regulasi pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik, dan rekonstruksi norma dalam regulasi pembatalan sertifikat tanah agar berbasis nilai keadilan, yaitu dengan menempatkan Peradilan TUN satu-satunya lembaga yang mengadili pembatalan sertifikat, dan mengatur perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik, oleh sebab itu perlu merevisi Pasal 29 ayat (1) a, Pasal 30 ayat (1) a, Pasal 30 ayat (2) a, dan Pasal 30 ayat (3) Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembatalan, Sertipikat

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38767

Actions (login required)

View Item